KLIKINFOBERITA.COM,- Perjanjian kerja sama yang menggabungkan sistem Blu-E dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Hub memberikan tanda baru dalam penegakan hukum lalu lintas yang lebih tepat. Inisiatif strategis dari PT Hutama Karya (Persero) bersama Kementerian Perhubungan ini bertujuan untuk secara khusus mengatasi pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) melalui pengelolaan data yang terhubung secara real-time antara berbagai sistem pengawasan.
Selama ini, monitoring kendaraan pengangkut barang sering kali terhalang oleh kurangnya keterpaduan data antara pengelola jalan tol dan pihak regulasi pusat. Integrasi Blu-E menjawab tantangan ini dengan menghubungkan database nasional Kemenhub secara langsung dengan sensor Weigh in Motion (WIM) di jalan tol milik Hutama Karya. Koneksi ini memastikan bahwa setiap kendaraan yang terdeteksi melebihi muatan atau dimensi di jalan tol dapat cepat divalidasi identitasnya dengan database resmi, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi data atau penghindaran sanksi.
Iwan Hermawan, Direktur Operasi III Hutama Karya, menekankan bahwa data adalah inti dari efektivitas pengawasan. Sejak Juli 2026, sistem WIM telah menemukan 342. 748 kendaraan yang diduga ODOL. Jumlah yang signifikan ini menunjukkan bahwa metode yang lama sudah tidak lagi cukup. “Integrasi Blu-E mengubah metode kerja kita dari reaktif menjadi proaktif berdasarkan bukti digital. Deteksi di jalan tol saat ini terhubung langsung dengan ekosistem data nasional, mendorong proses identifikasi dan penegakan menjadi lebih cepat dan tepat,” ungkap Iwan.
Peluncuran ETLE Hub juga memperkuat aspek kelegalan dalam penegakan hukum. Sistem ini memanfaatkan bukti elektronik yang sah untuk mendukung semua proses penanganan pelanggaran, mulai dari pencatatan hingga pelaksanaan sanksi. Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Darat, menambahkan bahwa peningkatan infrastruktur pengawasan akan terus berlangsung dengan penambahan 63 titik pantau elektronik dan 15 titik WIM baru. Kerjasama antar lembaga ini membangun fondasi yang kuat untuk mencapai target Zero ODOL pada tahun 2027.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menggarisbawahi pentingnya konsistensi dalam menangani masalah ODOL. Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya merugikan infrastruktur negara karena mempercepat kerusakan jalan, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. “Peningkatan volume kendaraan memerlukan respons teknologi yang sama. Kolaborasi antara Hutama Karya dan Kemenhub lewat integrasi Blu-E merupakan wujud komitmen nyata untuk membangun ekosistem logistik yang aman dan berintegritas,” ujarnya tegas Dudy.
Bagi Hutama Karya, integrasi ini bukan hanya pemenuhan aturan, tetapi juga tanggung jawab operasional sebagai pengelola infrastruktur vital. Dengan data yang terhubung, perusahaan dapat lebih mendalam menganalisis pola pelanggaran, sehingga pencegahan dapat direncanakan dengan lebih efektif.
Inisiatif ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan. Kualitas infrastruktur jalan tol yang terjaga karena rendahnya pelanggaran ODOL akan memastikan distribusi logistik nasional berlangsung dengan efisien. Melalui inovasi teknologi ini, pengawasan ODOL beralih dari pendekatan yang terputus-putus menjadi sistem yang menyeluruh, transparan, dan sulit untuk dimanipulasi, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar.
