KLIKINFOBERITA.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Jumat (28/8/2026). Rapat berlangsung di Ruang Gunung Bungkuk, Gedung DPRD, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Fepi Suheri, S.A.P.
Rapat dinyatakan kuorum dengan hadirnya 18 dari 25 anggota DPRD. Hadir pula Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tarmizi, S.Sos., Wakil Ketua I Peri Haryadi, S.Sos., Wakil Ketua II Romli, S.P., Sekretaris DPRD Hertoni Agus Satria, S.E., M.E., sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta pejabat terkait lainnya.
Seluruh tujuh fraksi DPRD—Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, Perindo, Golkar, dan Hanura—memberikan pendapat akhir yang intinya menerima dan menyetujui Raperda APBD Perubahan 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kesepakatan tersebut melanjutkan proses legislasi menuju tahap penetapan.
Ketua DPRD, Fepi Suheri, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Persetujuan ini bukan akhir, melainkan awal pelaksanaan anggaran yang harus tepat sasaran. DPRD akan terus melakukan pengawasan agar setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat Bengkulu Tengah,” ujar Fepi.
Fepi juga meminta agar eksekutif segera menindaklanjuti rekomendasi fraksi dan mempercepat penyelesaian administrasi teknis, sehingga program prioritas dapat berjalan tanpa hambatan. Ia menegaskan DPRD akan membuka ruang evaluasi berkala serta meminta laporan tertulis atas realisasi belanja yang dianggap strategis.
Sementara itu, Wakil Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan. “Terima kasih kepada segenap anggota DPRD dan perangkat daerah yang telah bekerja keras. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan anggaran perubahan ini dipergunakan untuk memperkuat layanan publik dan program pemulihan ekonomi lokal,” kata Tarmizi.
Tarmizi menambahkan bahwa prioritas belanja pada APBD Perubahan kali ini akan difokuskan pada kesehatan, pendidikan, infrastruktur kecil yang mendukung kegiatan ekonomi desa, serta program penanganan bencana dan mitigasi. Ia memastikan mekanisme pengadaan dan penyaluran anggaran akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pembahasan, beberapa fraksi mengajukan catatan terkait efisiensi belanja, transparansi proyek, dan percepatan realisasi anggaran untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Fraksi-fraksi juga merekomendasikan peningkatan alokasi untuk program kesehatan ibu dan anak serta bantuan usaha mikro.
Dengan persetujuan paripurna ini, Raperda APBD Perubahan 2026 akan dilanjutkan ke tahap penetapan menjadi Peraturan Daerah. DPRD dan pemerintah daerah sepakat menjaga komunikasi intensif agar implementasi anggaran berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
