KLIKINFOBERITA.COM,- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat langkah penanganan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemantauan udara, serta pemanfaatan teknologi drone dan sistem digital untuk mendeteksi titik api secara lebih cepat dan akurat.
Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran kebakaran sekaligus memastikan setiap titik api yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti petugas di lapangan.
Keseriusan penanganan ditunjukkan melalui peninjauan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani di Pangkalan Udara Johannes Abraham Dimara, Merauke, Sabtu (31/10/2026). Keduanya mengevaluasi pelaksanaan operasi udara sekaligus melihat kebutuhan tambahan dalam mempercepat pengendalian karhutla.
Berdasarkan hasil pemantauan BNPB selama tiga hari terakhir, titik api terdeteksi di sejumlah wilayah Kabupaten Merauke, termasuk Okaba dan beberapa kawasan lainnya. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit swasta yang tercatat memiliki konsentrasi titik api cukup tinggi.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, pemantauan menggunakan teknologi udara dan sistem digital memberikan gambaran lebih jelas mengenai lokasi kebakaran, termasuk wilayah yang memiliki konsentrasi titik api dominan.
“Dari hasil pemantauan selama tiga hari terakhir, sejumlah wilayah di Merauke teridentifikasi memiliki titik api. Karena itu, kami ingin memastikan setiap titik yang terdeteksi dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum kebakaran semakin meluas,” ujar Kristomei.
Ia menjelaskan, BNPB kini mengoptimalkan pemanfaatan drone dan sistem pemantauan digital untuk mengetahui koordinat titik api sekaligus mengidentifikasi status penguasaan lahan yang terbakar. Dengan demikian, petugas dapat bergerak lebih cepat dan mengetahui secara tepat lokasi yang harus ditangani.
Menurut Kristomei, kecepatan respons menjadi salah satu kunci utama dalam mengendalikan karhutla. Titik api yang masih berukuran kecil harus segera dipadamkan agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar, terutama ketika kondisi cuaca dan angin berpotensi mempercepat penyebaran api.
“Kami ingin titik api yang terpantau bisa segera ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Jangan sampai kebakaran yang masih kecil dibiarkan hingga meluas dan semakin sulit dikendalikan,” tegasnya.
BNPB juga meminta BPBD dan aparatur kewilayahan memperkuat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, serta aparat penegak hukum. Langkah tersebut diperlukan agar informasi dari sistem pemantauan tidak berhenti sebatas data, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pemadaman di lapangan.
Selain memperkuat pengawasan, BNPB bersama BMKG terus mengevaluasi kebutuhan dukungan pemadaman melalui operasi udara, termasuk pelaksanaan OMC. Kristomei menegaskan bahwa penanganan karhutla harus disesuaikan dengan karakteristik tanah, kondisi lingkungan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurutnya, kondisi lahan di Papua Selatan membutuhkan kajian teknis lebih lanjut untuk menentukan metode yang paling efektif. Selain penggunaan bahan semai natrium klorida (NaCl), opsi penggunaan bahan lain seperti dry ice juga dapat dipertimbangkan berdasarkan analisis atmosfer dan kebutuhan operasi.
“Kami datang untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mendata apa saja yang masih dibutuhkan. Curah hujan masih terbatas, sehingga perlu dikaji langkah tambahan yang dapat dilakukan, baik melalui OMC menggunakan NaCl, dry ice, maupun metode lain yang sesuai dengan kondisi wilayah,” jelasnya.
Kristomei menambahkan, selain Papua Selatan, BNPB juga memberikan perhatian terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Pemerintah pusat terus memantau perkembangan di empat provinsi tersebut untuk mengevaluasi kebutuhan dukungan dan memastikan penanganan berjalan sesuai kapasitas masing-masing daerah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. Namun, apabila kemampuan daerah membutuhkan penguatan, BNPB siap mengoordinasikan dukungan tambahan dari pemerintah pusat agar upaya pengendalian dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menekankan bahwa pelaksanaan OMC harus dilakukan berdasarkan perhitungan meteorologis yang cermat. Menurutnya, hujan yang dihasilkan melalui modifikasi cuaca harus memiliki intensitas dan volume yang tepat untuk membantu pembasahan lahan, tanpa menimbulkan risiko bencana lain.
“Dalam pelaksanaan OMC, kita harus memperhitungkan takaran curah hujan secara tepat. Hujan yang dihasilkan harus cukup untuk membantu pembasahan lahan dan mendukung pemadaman, tetapi tidak boleh berlebihan hingga menimbulkan potensi bencana hidrometeorologi lainnya, seperti banjir,” jelas Faisal.
Ia mengatakan, kondisi atmosfer setiap wilayah berbeda sehingga pelaksanaan OMC tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Analisis cuaca dan pemantauan awan menjadi faktor penting untuk menentukan waktu, lokasi, serta strategi penyemaian bahan semai.
Faisal juga menjelaskan bahwa potensi kondisi basah di sejumlah wilayah Indonesia pada pekan ini tidak otomatis menandakan Papua Selatan telah memasuki musim hujan. Oleh karena itu, BMKG terus melakukan analisis khusus terhadap kondisi atmosfer di wilayah sasaran agar pelaksanaan operasi benar-benar tepat.
Sebagai bagian dari dukungan penanganan, BMKG akan memperkuat penyediaan peta potensi kemunculan titik api baru serta informasi prakiraan cuaca. Data tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi BNPB dan pemerintah daerah dalam menentukan langkah pencegahan, pemantauan, maupun pemadaman sejak dini.
Informasi prakiraan hujan lebat juga disiapkan untuk rentang waktu tiga hingga sepuluh hari ke depan dengan cakupan informasi hingga tingkat kecamatan. Dengan dukungan data tersebut, petugas di lapangan dapat mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru sekaligus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas tinggi.
Adapun pelaksanaan OMC untuk mendukung penanganan darurat karhutla di Papua Selatan dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober hingga 5 November 2026. Operasi ini menggunakan pesawat Cessna Caravan C208B dengan nomor registrasi PK-SCG.
Hingga Jumat (30/10/2026), OMC telah melaksanakan 13 sorti penyemaian awan dengan total penggunaan bahan semai natrium klorida (NaCl) mencapai 13.000 kilogram atau 13 ton. Operasi tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran guna membantu pembasahan lahan dan mendukung proses pemadaman.
