KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Kota Bengkulu, melalui para pemimpin dan instansi terkait, ikut serta dalam kegiatan asistensi dan pendampingan yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pertemuan daring ini berlangsung di Ruang Pusat Pemantauan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada hari Kamis dan dihadiri oleh Asisten Bidang II, Sehmi, bersama Staf Ahli Wali Kota serta pegawai dan pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab langsung dalam manajemen kinerja dan administrasi pemerintahan.
Acara ini berfokus pada penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), selain mendiskusikan percepatan reformasi birokrasi, pembangunan wilayah yang berintegritas, serta usaha pencegahan dan penanganan potensi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas pemerintah. Materi yang dibahas disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa semua elemen dalam pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.
Dalam sambutannya, Asisten II Sehmi menyampaikan bahwa penerapan SAKIP tidak lagi hanya dianggap sebagai tuntutan administratif, melainkan sebagai alat penting untuk menilai seberapa efektif kebijakan dan program yang dibuat dalam menciptakan hasil yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kami menekankan agar semua perencanaan dan pelaksanaan tugas dipusatkan pada hasil yang diinginkan, bukan sekadar menyelesaikan serangkaian kegiatan. Dengan sistem ini, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh aparatur negara benar-benar mendatangkan perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa penguatan sistem ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan jangka panjang yang ditetapkan untuk tahun 2026 hingga 2045. Selain itu, pengawasan yang ketat dan langkah-langkah pencegahan akan terus dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
Acara ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan yang berkelanjutan, sehingga kinerja pemerintahan di Kota Bengkulu semakin baik, transparan, dan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.
