KLIKINFOBERITA.COM,-Di tengah hiruk-pikuk birokrasi penyaluran bantuan sosial, satu pertanyaan fundamental kerap menghantui: apakah bansos yang kita gelontorkan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan? Jawabannya tidak hanya terletak pada anggaran atau niat politik, melainkan pada satu entitas yang sering dianggap sepele, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, baru-baru ini mengingatkan bahwa optimalisasi DTSEN bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi moral kebijakan publik.
Dalam kunjungan resesnya di Bandar Lampung, Wachid menegaskan bahwa data yang akurat adalah “nyawa” dari program perlindungan sosial. Tanpa basis data yang dinamis dan terintegrasi, negara ibarat dokter yang meresepkan obat tanpa diagnosa yang benar. Hasilnya? Bansos bisa menjadi “hadiah” bagi mereka yang tidak berhak, sementara masyarakat miskin ekstrem justru terabaikan. Ironi ini, menurutnya, harus diakhiri dengan penyempurnaan DTSEN yang berasal dari usulan daerah. Ia menyebut, “Kami masih membutuhkan pendataan yang lebih baik,” sebuah pernyataan sederhana yang menyiratkan kompleksitas koordinasi antara pusat dan daerah.
Namun, ada satu pesan menarik yang disematkan Wachid, yaitu bahwa bansos harus berfungsi sebagai “kail,” bukan “ikan.” Metafora ini sangat relevan dengan visi kemandirian ekonomi. Jika DTSEN hanya digunakan untuk menyalurkan konsumsi tahunan, maka kita hanya memelihara rantai ketergantungan. Sebaliknya, jika data akurat mampu mengidentifikasi potensi lokal dan keterampilan setiap keluarga penerima manfaat, maka intervensi sosial bisa diarahkan pada pelatihan vokasi, modal usaha mikro, atau akses permodalan.
Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses ini, tetapi pengawasan saja tidak cukup. Dibutuhkan revolusi metodologi pendataan yang responsif terhadap perubahan nasib warga. Seorang petani yang panen raya, misalnya, harus segera keluar dari data penerima, sementara buruh harian yang terkena PHK harus masuk secara real-time. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci mutlak, karena merekalah yang paling memahami dinamika sosial di lapangan.
Pada akhirnya, DTSEN yang valid adalah panglima dalam perang melawan kemiskinan. Ia adalah instrumen keadilan yang memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali ke rakyat yang paling membutuhkan, sekaligus mendorong mereka untuk berdiri di atas kaki sendiri. Jika kita serius ingin menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, maka mari kita mulai dengan serius merapikan data. Sebab, dari angka-angka itulah, masa depan kesejahteraan Indonesia dirajut.
