KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) dan *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Hidayah I, Kantor Walikota Bengkulu, Selasa (22/9/2026), ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan langkah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mengakselerasi transformasi digital.
Forum lintas sektoral ini difokuskan pada penguatan strategi 4K ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif guna menekan laju inflasi. Di sisi lain, pertemuan ini menjadi wadah krusial untuk mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi dan digitalisasi ekonomi sangat bergantung pada kolaborasi kolektif. Menurutnya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menciptakan kepastian ekonomi bagi masyarakat.
“Tujuan pemerintah adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menciptakan hal tersebut, harus ada kepastian ekonomi bagi masyarakat, salah satunya dengan menjaga inflasi tetap terkendali dengan baik. Tugas ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, melainkan secara kolektif mulai dari pemerintah daerah, provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, hingga aparat penegak hukum,” ujar Dedy di sela-sela pertemuan.
Dedy menambahkan, pihaknya terus mengawal program pasar murah sebagai langkah konkret menjaga daya beli masyarakat. Ia menargetkan minimal dua kali pasar murah dalam sebulan guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan tetap terjaga.
Sejalan dengan agenda tersebut, perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, memberikan apresiasi tinggi atas capaian Kota Bengkulu dalam implementasi digitalisasi. Ia menyoroti pentingnya integrasi sistem pembayaran sebagai kunci efisiensi birokrasi.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemkot Bengkulu yang terus konsisten mendorong ETPD. Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi pemerintah. Sinergi yang terbangun melalui TP2DD ini adalah modal besar bagi Kota Bengkulu untuk menjadi pionir ekonomi digital di wilayah Sumatera,” ungkap Wahyu.
Capaian ETPD Kota Bengkulu memang patut diacungi jempol. Pada semester I 2026, indeks ETPD kota ini berhasil menembus angka 97,15%, menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Bengkulu. Sebagai inovasi lanjutan, Pemkot kini tengah mematangkan aplikasi pelayanan publik terintegrasi bernama Ado Galo (ADOL). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pajak, retribusi, hingga penyampaian pengaduan secara digital.
Dengan inflasi yang terjaga di angka 3,65% pada Agustus lalu berada di bawah rata-rata inflasi provinsi sebesar 3,99% Pemkot Bengkulu optimistis dapat terus mempertahankan tren positif ini. Sinergi antara TPID dan TP2DD diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga kota.
