KLIKINFOBERITA.COM,- Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto resmi menerima pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Minggu, 26 Juli 2026. Pengumuman resmi disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di kantor BI, Senin, 27 Juli 2026.
“Penerimaan pengunduran diri ini kami lakukan dengan penuh penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Pak Perry selama kurang lebih tujuh tahun memimpin Bank Indonesia,” kata Prasetyo Hadi. Menurutnya, masa kepemimpinan Perry berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas moneter dan ketahanan sistem keuangan nasional.
Pemerintah akan menindaklanjuti langkah ini dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menyatakan pemberhentian secara hormat sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Sementara menunggu pengisian jabatan definitif, tugas gubernur akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai pelaksana tugas (Plt).
Prasetyo menegaskan proses transisi dan pengisian jabatan akan berlangsung transparan dan sesuai aturan. “Kami menjamin seluruh proses administrasi dan pengisian jabatan berjalan transparan, profesional, dan tidak mengganggu kesinambungan kebijakan moneter. Stabilitas ekonomi nasional tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Keputusan penunjukan Plt oleh pemerintah dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan kebijakan BI, termasuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan kelangsungan sistem keuangan. Para pelaku pasar dan pelaku usaha diharapkan tetap tenang sementara mekanisme seleksi gubernur definitif berjalan.
Pengamat ekonomi menilai penunjukan pejabat sementara sebagai langkah antisipatif untuk menjaga koordinasi kebijakan fiskal-monetir selama masa transisi. Pemerintah belum merilis jadwal resmi seleksi atau nama calon pengganti definitif; Prasetyo menyatakan informasi lebih lanjut akan diumumkan setelah proses administrasi dan konsultasi selesai.
Perry Warjiyo memimpin BI sejak sekitar tujuh tahun terakhir dan dikenal lewat kebijakan-kebijakan yang menitikberatkan pada stabilitas harga dan reformasi tata kelola perbankan. Pemerintah dan BI memastikan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi otoritas moneter tetap berjalan normal selama proses ini.
