Bengkulu, Klikiinfoberita.com – Ciptakan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan pengendalian internal pemerintah sebagai salah satu indikator area intervensi pemberantasan korupsi pada pemerintah daerah tahun 2023.
Pengendalian internal dimaksud meliputi evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tingkat maturitas
SPIP, penanganan pengaduan dan rencana pengendalian kecurangan.
Untuk itu, dikatakan Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri atau pimpinan negara, gubernur serta bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
Sementara itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Rusdy Sofyan, penilaian maturitas SPIP terintergrasi mencakup empat unsur SPIP, yang meliputi manajemen risiko indeks, indeks efektivitas pengendalian korupsi dan kapabilitas APIP.
Adapun mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari penilaian mandiri oleh manejemen pemerintah daerah, penjaminan kualitas yang dilakukan oleh APIP pemerintah daerah, dalam hal ini inspektorat Provinsi Bengkulu dan evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas.
Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penerapan SPIP di lingkungan Pemprov Bengkulu, telah dibentuk Tim Satgas Penilaian Maturitas SPIP pada Provinsi Bengkulu dengan keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: I.282.INP. tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: P.114.INP. Tahun 2022, tentang Admin Pemerintah Daerah, Asesor Pemerintah Daerah, Asesor Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
