KLIKINFOBERITA.COM,- Pembangunan Gedung Utama dan Ruang Rawat Inap RSUD Sungai Lemau yang diharapkan menjadi fasilitas kesehatan modern berlantai empat di Kabupaten Bengkulu Tengah kini tengah menjadi perhatian masyarakat. Proyek yang dikelola oleh PT Hutama Karya ini ternyata menunjukkan banyak kejanggalan, termasuk masalah kebocoran yang cukup serius.
Proyek ini menggunakan anggaran tahun 2025 dengan estimasi mencapai Rp 184 miliar, diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas untuk masyarakat. Namun, harapan tersebut terasa pudar setelah Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, mengunjungi lokasi pada Rabu, 29 April 2026.
Saat melakukan kunjungan kerja, Bupati Rachmat Riyanto sangat terkejut ketika menemukan bahwa bangunan yang menghabiskan dana ratusan miliar tersebut mengalami kebocoran yang parah. “Kondisinya sangat memprihatinkan. Ketika hujan datang, air langsung masuk dan menggenangi bagian dalam gedung, bahkan tangga pun dipenuhi air,” kata seorang petugas keamanan saat dimintai keterangan.
Penemuan ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin suatu proyek dengan nilai anggaran yang begitu besar, dan ditangani oleh kontraktor berpengalaman seperti PT Hutama Karya, bisa memiliki kualitas yang demikian buruk? Secara logika, dengan dana yang cukup dan sumber daya ahli yang tersedia, mutu bangunan seharusnya tidak bisa diragukan.
Bupati Rachmat Riyanto menjelaskan bahwa proyek tersebut saat ini masih dalam fase pemeliharaan. “Oh, ini masih dalam masa maintenance, pihak kontraktornya PT Hutama Karya akan memperbaikinya,” ujarnya singkat.
Meskipun telah ada janji perbaikan, hal ini tidak menghilangkan kritik dari berbagai pihak. Banyak yang berpendapat bahwa masalah fisik seperti kebocoran semestinya dapat dihindari sejak awal jika proses konstruksi dan pengawasannya dilakukan dengan benar dan profesional.
Melihat besarnya anggaran yang diinvestasikan dan penemuan kualitas pengerjaan yang dianggap kurang memuaskan, perhatian tajam dari berbagai kalangan pun muncul. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat, bahkan mungkin intervensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan setiap dana publik dipergunakan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, serta menghasilkan bangunan yang aman dan nyaman untuk pelayanan kesehatan masyarakat, bukan proyek yang hanya terlihat megah namun rapuh. Masyarakat kini menanti tindakan lanjut yang jelas dan transparan mengenai perbaikan kualitas gedung RSUD Sungai Lemau ini.
