KLIKINFOBERITA.COM,- Rapat koordinasi (rakor) kepala daerah se-Provinsi Bengkulu menegaskan pentingnya penyelarasan program strategis antar tingkat pemerintahan untuk mempercepat pembangunan. Kegiatan yang digelar di Balai Raya Semarak, Selasa (18/8/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Bengkulu dan dihadiri Sekretaris Daerah, seluruh bupati dan wali kota, serta unsur perangkat daerah terkait.
Gubernur dalam arahannya menegaskan rakor menjadi forum utama untuk mengharmoniskan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, sinergi lintas pemerintahan mutlak diperlukan agar program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran. “Kita harus selaraskan program agar target pembangunan tercapai lebih cepat dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Beberapa isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain penyelarasan program strategis nasional, pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur dasar, penanganan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembahasan juga mencakup prioritas program pembangunan yang memerlukan koordinasi intensif antar daerah.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah penanganan stunting. Pemerintah provinsi meminta kepala daerah mempercepat intervensi terpadu mulai dari pemenuhan gizi, akses air bersih, hingga layanan kesehatan ibu dan anak. Gubernur menekankan pentingnya pemantauan berkala dan pelibatan lintas sektor untuk memastikan capaian program.
Dalam kesempatan sama, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata menyatakan rakor menjadi momentum strategis untuk menyamakan visi dan langkah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menyoroti perlunya sinkronisasi anggaran dan prioritas program agar pelaksanaan di tingkat lapangan berjalan tanpa tumpang tindih. “Kita bahas isu-isu terkini di daerah dan bagaimana langkah bersama agar program berjalan efektif,” ujar Arie.
Rakor diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat mekanisme koordinasi, memperjelas pembagian tugas antar instansi, dan mempercepat realisasi program prioritas. Pemerintah provinsi akan menindaklanjuti rekomendasi rakor dengan menyusun rencana aksi teknis bersama setiap kabupaten/kota, termasuk pemantauan berkala untuk mengukur kemajuan pelaksanaan program.
