Raperda APBD 2027 Bengkulu Tengah Disetujui Enam Fraksi, NasDem Pilih Tunda Persetujuan

oleh -33 Dilihat
oleh
Rapat paripurna DPRD Bengkulu Tengah membahas Raperda APBD 2027. Enam fraksi menyatakan setuju, sementara NasDem menunda persetujuan. Pemerintah daerah menegaskan anggaran harus berpihak kepada masyarakat.-Foto: Aisya/klikinfoberita.com

KLIKINFOBERITA.COM,- Pembahasan RAPBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2027 diwarnai perbedaan sikap di DPRD. Dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, Senin (16/11/2026), enam fraksi menyatakan setuju, sementara Fraksi Partai NasDem memilih menunda persetujuan.

Perbedaan tersebut menjadi sorotan dalam pembahasan anggaran daerah. Meski demikian, proses tetap berlanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, menegaskan pemerintah daerah menghormati sikap setiap fraksi dan tidak akan mencampuri persoalan internal DPRD. Menurutnya, keputusan Fraksi NasDem merupakan bagian dari kewenangan legislatif.

“Saya tidak ingin mengomentari keputusan satu fraksi yang memilih menunda persetujuan. Itu merupakan urusan internal DPRD dan harus diselesaikan sesuai tata tertib dewan. Yang jelas, saya menyampaikan terima kasih kepada enam fraksi yang telah menyetujui RAPBD 2027,” tegas Rachmat.

Ia menekankan, APBD bukan untuk kepentingan bupati maupun pemerintah daerah, melainkan instrumen pembangunan yang harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“APBD ini bukan dibuat untuk kepentingan kami di pemerintahan, tetapi sepenuhnya untuk masyarakat Bengkulu Tengah. Ada sekitar 124 ribu masyarakat yang harus merasakan manfaatnya. Walaupun kondisi fiskal daerah sedang sulit, komitmen kami tetap jelas: anggaran harus berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Rachmat juga menyoroti tantangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta-merta menaikkan tarif pajak atau retribusi karena harus mempertimbangkan regulasi dan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin PAD meningkat, tetapi bukan dengan cara membebani masyarakat. Objek pendapatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Karena itu, yang harus kami lakukan adalah mengoptimalkan potensi yang ada, bukan sembarangan menciptakan pungutan baru,” katanya.

Selain persoalan PAD, pemerintah daerah juga tengah melakukan pembaruan data desil masyarakat melalui OPD, camat, dan kepala desa. Langkah tersebut diharapkan memastikan data kesejahteraan masyarakat lebih akurat sehingga program bantuan dan kebijakan pemerintah tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, menegaskan enam fraksi telah menyatakan persetujuan, sedangkan satu fraksi menunda sikapnya. Ia memastikan tahapan selanjutnya tetap berjalan berdasarkan aturan yang berlaku.

Fepi mengingatkan pemerintah daerah agar seluruh hasil pembahasan bersama DPRD tidak berhenti sebagai kesepakatan formal. Program dan alokasi anggaran yang telah dirancang harus benar-benar diwujudkan.

“Jangan sampai apa yang sudah kita bahas dan sepakati hanya menjadi catatan di atas kertas. Kami berharap seluruh program yang telah direncanakan benar-benar direalisasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat Bengkulu Tengah,” tegas Fepi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas keterlibatan dalam proses pembahasan anggaran. Menurutnya, di tengah keterbatasan yang dihadapi daerah, sinergi eksekutif dan legislatif tetap diperlukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dengan enam fraksi menyatakan setuju dan satu fraksi menunda persetujuan, pembahasan RAPBD 2027 Bengkulu Tengah berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan.(Aisya)

Alaku

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.