KLIKINFOBERITA.COM,- Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar bahasa Prancis diajarkan di semua tingkat pendidikan di Indonesia, setelah bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Kamis (28/5). Usulan ini mendapatkan tanggapan tajam dari PDIP yang berpendapat bahwa langkah ini tidak mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan yang ada.
Usulan serupa juga pernah diungkapkan Prabowo setelah menjalin pertemuan dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, di mana ia mendorong pengenalan bahasa Portugis ke dalam pembelajaran. Politisi PDIP, Guntur Romli, menyindir konsistensi kebijakan ini melalui unggahan di X pada hari Jumat (29/5). “Setelah bertemu Presiden Brasil, berjanji bahasa Portugis. Setelah bertemu Presiden Prancis, berjanji bahasa Prancis,” tulis Guntur. Ia menambahkan, “Siswa dan guru jadi bingung. Banyak sekali bahasa asing yang harus dipelajari.
Guntur mempertanyakan apakah janji-janji ini bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik atau sekadar untuk menyenangkan tamu asing. “Pemimpin negara mana lagi yang akan dijanjikan? Ini hanya untuk menyenangkan atau bagaimana? ” tambahnya.
Respon dari masyarakat terbagi. Beberapa pengamat pendidikan berpendapat bahwa penekanan pada bahasa asing dapat membuka peluang untuk kerja sama ekonomi dan budaya, serta meningkatkan daya saing pelajar di tingkat global. Namun, kritik muncul dari mereka yang menekankan perlunya analisis yang komprehensif sebelum menambahkan bahasa baru sebagai mata pelajaran wajib, termasuk soal ketersediaan guru yang terlatih, materi ajar yang memadai, dan penyesuaian kurikulum nasional.
Kompas pendidikan menilai bahwa jika kebijakan ini benar-benar serius, pemerintah harus mempertimbangkan beberapa langkah: melakukan uji coba di lokasi tertentu, memberikan pelatihan intensif pada guru bahasa, dan memasukkan bahasa asing sebagai muatan lokal atau pilihan pada tingkat menengah, bukan sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan sejak dini.
Hingga berita ini ditulis, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana perubahan kurikulum tersebut. Juru bicara istana juga belum menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian usulan ini, termasuk jika ada target waktu atau anggaran yang telah disiapkan.
