KLIKINFOBERITA.COM,- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di daerah Bengkulu memberikan peringatan serius dan ultimatum bagi seluruh anggotanya, terutama bagi mereka yang berada di posisi legislatif Bengkulu Tengah. Peringatan ini diberikan setelah adanya Musyawarah Cabang (Muscab) yang dilakukan sesuai dengan mandat pusat, namun memicu ketidakpuasan dari beberapa pengurus lama yang dianggap kurang kooperatif.
Dedi Rosadi, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Bengkulu, menegaskan bahwa pelaksanaan Muscab adalah perintah langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia mengakui ada ketidakpuasan dari sebagian pihak, tetapi hal tersebut dianggap sebagai hal yang biasa di dalam dinamika organisasi besar.
“Kami hanya melaksanakan instruksi dari DPP. Memang ada beberapa yang tidak setuju, tetapi kami tidak bisa memenuhi harapan semua orang. Jika ketidakpuasan itu berkenaan dengan urusan pribadi, itu bukan urusan kami. Namun jika itu terkait dengan peraturan partai, sebaiknya tanyakan langsung pada DPP yang memberikan mandat kepada kami,” ungkap Dedi Rosadi.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada pertentangan kepemimpinan di dalam PPP, karena Muktamar telah resmi menetapkan ketua umum yang sah. Terkait dengan keabsahan Surat Keputusan (SK), Dedi menjelaskan bahwa penandatanganan oleh ketua umum atau wakilnya adalah praktik standar di semua partai politik.
“Kami telah membuktikan bahwa acara ini berlangsung dengan baik, seperti yang terjadi di Bengkulu Selatan pada awal Juni lalu. Justru yang menjadi perhatian adalah perilaku beberapa anggota lama, termasuk yang ada di legislatif. Sejak awal mereka tidak hadir, tidak berkontribusi sesuai dengan kesepakatan, dan mengabaikan undangan rapat. Ketika mereka sengaja mengabaikan aturan, maka ketentuan organisasi harus ditegakkan,” tegasnya.
Pihaknya memberikan kesempatan hingga awal Juni mendatang bagi semua anggota, termasuk perwakilan rakyat, untuk kembali bekerja sama dan memajukan partai. Namun, tenggat waktu ini tidak bisa dinegosiasikan. Jika masih enggan melakukan perbaikan, konsekuensi serius akan segera diberlakukan.
“Kami sangat menyadari bahwa mereka telah berjuang dengan keras di masa lalu. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kedua. Namun, jika mereka justru menciptakan kekacauan dan terus menolak untuk patuh pada aturan, kami akan segera mengeluarkan surat peringatan kedua. Selanjutnya, kasus ini akan diajukan ke DPP untuk menentukan keputusan akhir mengenai status keanggotaan mereka, mulai dari sanksi berat hingga pencabutan kartu anggota,” tutup Dedi dengan tegas.
Peringatan ini menjadi indikasi jelas bahwa PPP tidak akan lagi memberi toleransi kepada anggota yang memiliki jabatan, tetapi enggan mengikuti keputusan organisasi.
