KLIKINFOBERITA.CO,- Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang menutup celah defisit dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 kandas setelah rencana penarikan penyertaan modal pada Bank Bengkulu batal dilaksanakan. Pembatalan ini menyisakan beban defisit yang semakin membesar, mencapai sekitar Rp98 miliar.
Rencana awal Pemkab adalah merealisasikan pencairan penyertaan modal sebesar Rp9.862.257.114,94 untuk menutup kebutuhan kas jangka pendek. Namun, menurut Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.Ip, niat tersebut tidak dapat diteruskan karena terkendala prosedur teknis, administratif, dan regulasi.
“Rencana awal memang ingin menarik penyertaan modal sebesar Rp9,8 miliar untuk menutupi kebutuhan anggaran. Namun batal, karena butuh proses teknis, administratif, dan regulasi yang cukup panjang serta kompleks,” kata Bupati Zurdi Nata saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).
Kepala daerah itu menjelaskan bahwa mekanisme penarikan modal dari lembaga perbankan milik daerah bukan tindakan administratif sederhana. Beberapa persyaratan hukum dan tata kelola internal bank harus dipenuhi lebih dulu, termasuk kajian dampak fiskal dan persetujuan dewan pengawas serta rapat internal pemegang saham.
“Ini bukan sekadar pencairan dana; ada tata kelola dan aturan yang harus ditaati agar tidak menimbulkan masalah ke depan,” tambah Zurdi.
Pembatalan penarikan modal ini memaksa Pemkab mencari alternatif pembiayaan lain untuk menambal defisit yang kini diperkirakan hampir mencapai Rp98 miliar. Opsi yang dipertimbangkan meliputi penggeseran anggaran antarorganisasi perangkat daerah (OPD), penundaan program non-prioritas, hingga pergeseran belanja modal. Namun langkah tersebut akan berdampak pada realisasi program pembangunan dan pelayanan publik.
Pengamat fiskal daerah menilai keberadaan defisit sebesar itu mengharuskan komunikasi intensif antara eksekutif dan legislatif untuk menyusun skenario pemulihan anggaran yang tidak merusak prioritas pembangunan.
Ketua DPRD atau pimpinan fraksi setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah-langkah yang akan diambil. Sementara itu, pemerintahan daerah diimbau melakukan kajian cepat untuk menentukan prioritas belanja yang mendesak.
Pemkab menjanjikan transparansi dalam proses penanganan defisit dan akan menyampaikan rencana rinci kepada DPRD dalam waktu dekat.
