KLIKINFOBERITA.COM, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah semakin intensif menagih tunggakan dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang hingga kini belum juga cair. Utang yang diperkirakan mencapai sekitar Rp22 miliar untuk tahun 2024 tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemkab, mengingat dana ini sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bengkulu Tengah, Hendri Donal, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi permohonan pencairan DBH kepada Pemprov Bengkulu. “Beberapa hari lalu, saya sudah menandatangani surat permohonan tersebut. Saat ini kami tengah menunggu respons dari Pemerintah Provinsi. Kami berharap jawaban cepat agar hak pemerintah kabupaten segera terpenuhi,” ujar Hendri.
Hendri menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Pemprov Bengkulu berencana mencairkan 50 persen dari total tunggakan DBH yang masih tersisa. Namun, Pemkab Bengkulu Tengah menuntut kejelasan kapan sisa 50 persen akan dibayarkan. “Kita sudah tahu bahwa tunggakan DBH tahun 2024 mencapai Rp22 miliar dan baru akan dibayar separuhnya. Kami ingin mengetahui kepastian waktu pembayaran sisa utang tersebut, karena dana ini sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah di tingkat kabupaten,” tambah Hendri.
Meski memiliki hak menagih, ia juga mengakui bahwa proses pencairan dana sangat bergantung pada kebijakan dan keputusan Pemerintah Provinsi Bengkulu. “Kami sangat berharap Pemprov memberikan respons positif secepatnya agar dana yang menjadi hak Bengkulu Tengah bisa segera digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Keterlambatan pencairan DBH ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Bengkulu Tengah, terutama dalam menghadapi kebutuhan mendesak untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Warga pun berharap agar masalah ini segera diselesaikan agar program pembangunan tidak terganggu.
