KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya pertalite, untuk kelompok masyarakat berpenghasilan tertinggi yang masuk desil 9 dan 10. Kebijakan ini dimaksudkan agar subsidi tepat sasaran dan beban anggaran negara terkendali.
Rencana pembatasan dibahas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat yang digelar Selasa siang di kantor Kementerian Keuangan. Namun, waktu implementasi kebijakan belum final.
“Kami membahas kemungkinan pembatasan subsidi pertalite bagi tingkat atas, mungkin desil 9–10. Bukan sekarang, tetapi beberapa bulan ke depan bisa kita kurangi secara bertahap,” kata Purbaya kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).
Purbaya menilai penyaluran BBM bersubsidi selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak pemilik kendaraan mewah dan masyarakat berpenghasilan tinggi yang masih mengisi bahan bakar bersubsidi seperti pertalite, padahal seharusnya tidak.
Akibatnya, anggaran subsidi BBM membengkak dan menjadi salah satu faktor yang berpotensi memperlebar defisit APBN 2026. Untuk itu pemerintah mempertimbangkan langkah teknis agar kelompok yang tidak berhak tidak lagi menikmati harga bersubsidi.
“Kami sedang menguji sistem. Dari pengamatan saya, sistemnya memungkinkan agar mereka di desil 9–10 tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Mereka harus membayar harga non-subsidi seperti pertamax,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, pembatasan itu juga ditujukan untuk memastikan pertalite dan biosolar tersedia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pada tahap awal, skema pembatasan rencananya dilaksanakan melalui PT Pertamina (Persero) di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pertamina disebut akan menyiapkan infrastruktur sistem yang mampu mendeteksi pembeli BBM bersubsidi dan menegakkan pembatasan tersebut. “Kami pelajari sistemnya. Dari yang saya lihat, sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap dilaksanakan,” kata Purbaya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tujuan kebijakan adalah menciptakan ekosistem penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Kedua kementerian masih mengkalkulasi detail pelaksanaan dan dampak kebijakan tersebut.
Bahlil memperkirakan skema baru bisa menurunkan konsumsi BBM bersubsidi secara signifikan. Meski belum ditetapkan, ia menyebut kemungkinan implementasi berlangsung sebelum akhir tahun. “Yang kami incar hanya masyarakat kelas atas agar membeli sesuai kemampuan mereka. Implementasinya sebelum tahun depan, kemungkinan akhir tahun,” ujar Bahlil
