KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah tengah menyiapkan pengaturan mengenai masyarakat yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Di tengah pembahasan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengusulkan agar penyaluran BBM subsidi, khususnya Solar, diprioritaskan bagi angkutan umum.
Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan, persoalan distribusi Solar subsidi masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi pelaku angkutan darat. Antrean panjang di sejumlah SPBU bahkan kerap memicu perselisihan antarpengendara.
“Kami dari pelaku yang jadi masalah besar itu BBM, Solar, ini antre, berantem sering, ribut sering, ini tidak kunjung selesai, kami sudah berbicara kepada semua pihak,” kata Kurnia, Kamis (24/9/2026).
Menurut Kurnia, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme penentuan penerima BBM subsidi agar bantuan energi tersebut benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan dan memiliki fungsi strategis bagi masyarakat.
Ia menilai, penentuan penerima subsidi tidak seharusnya hanya didasarkan pada kapasitas mesin kendaraan. Faktor kondisi ekonomi pemilik kendaraan dan fungsi kendaraan juga perlu menjadi pertimbangan.
“Sistem sendiri tidak tepat. Bukan CC, tapi miskin dan angkutan masal, barcode bisa download dan tidak meminta STNK, pajak aktif atau tidak, hanya foto,” ujarnya.
Kurnia mengatakan, kondisi tersebut dinilai belum memberikan perlakuan yang adil bagi pelaku usaha angkutan yang telah memenuhi kewajiban administrasi, perizinan, dan perpajakan.
“Kami yang tertib perizinan, bayar pajak, itu sama haknya dengan orang-orang yang abai pada kewajiban, dapat subsidi juga. Jadi, kalau pemerintah serius dan ingin selesaikan masalah ini, BBM atau Solar subsidi ini cukup untuk angkutan umum, plat kuning saja,” tegasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah menghargai masukan dari Organda. Usulan itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyaluran BBM subsidi.
“Kami berterima kasih, kami anggap sebagai masukan karena memang kalau kita lihat pola konsumsi Solar setelah bulan Mei berubah dari sekitar 55.000 kl meningkat menjadi di atas 60.000 kl per bulan, ini menjadi bahan pembelajaran, masukan kami tampung,” kata Laode.
Laode menjelaskan, peningkatan konsumsi Solar tersebut menjadi perhatian pemerintah. Perubahan kondisi pada 2026, termasuk musim panas yang lebih panjang, turut memengaruhi kebutuhan BBM.
“Kalau dari sisi pemerintah, sudah berupaya mengkaji penyebabnya satu per satu, ternyata 2026 berbeda dengan 2025, contohnya musim panas lebih panjang, sehingga kebutuhan BBM-nya lebih banyak,” ujarnya.
Selain faktor permintaan, kondisi distribusi juga menjadi perhatian. Laode menyebut sejumlah jalur pengiriman BBM melalui sungai mengalami kendala akibat kondisi sungai yang mengering sehingga distribusi harus dialihkan melalui jalur darat.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, skema subsidi untuk angkutan umum dan logistik perlu dibahas bersama pemerintah dan Organda. Menurutnya, angkutan umum memiliki keterkaitan erat dengan biaya logistik dan daya beli masyarakat.
“Kenapa subsidi kita berikan kepada angkutan umum? karena tekanan mereka terhadap inflasi sangat kuat. Ini bagian dari administered price. Kalau sampai terjadi kenaikan harga BBM, maka dampaknya langsung ke logistik, masyarakat,” kata Misbakhun.
Ia menilai pembahasan bersama diperlukan agar kebijakan subsidi dapat disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan sektor transportasi sekaligus memastikan penyalurannya lebih tepat sasaran.
