KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah tengah mengkaji aturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tipe Pertalite berdasarkan pembagian desil untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Wacana itu dibahas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya, mengalihkan subsidi ke kelompok yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi beban anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Bahlil menegaskan sebagian subsidi selama ini dinilai belum tepat sasaran karena masih dinikmati kelompok ekonomi menengah ke atas. “Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh mereka yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat subsidi. Ini yang kita bahas sistemnya segala macam, supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun rupiah ini, betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak,” kata Bahlil, dikutip Antara, Senin (11/8/2026).
Desil adalah metode pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan menjadi 10 kelompok dengan porsi masing-masing sekitar 10 persen dari populasi. Dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil menggambarkan posisi kesejahteraan rumah tangga secara relatif: desil 1 mewakili kelompok paling rendah, sedangkan desil 10 menunjukkan kelompok paling tinggi.
Pengelompokan desil tidak hanya mengandalkan pendapatan. Pemerintah mengolah berbagai indikator, seperti kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, dan tanggungan. Data tersebut berasal dari beberapa sumber, termasuk survei sosial ekonomi, pendataan lapangan, data kependudukan Dukcapil, serta pemutakhiran oleh Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Mengapa Desil Penting?
Desil digunakan untuk memetakan siapa yang lebih membutuhkan bantuan dan menjadi dasar prioritas program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan subsidi iuran jaminan kesehatan. Kelompok desil 1–4 umumnya menjadi prioritas dalam program-program tersebut.
Pembahasan pembatasan Pertalite menempatkan perhatian pada desil 9 dan 10, yaitu kelompok yang tergolong mapan hingga sangat mapan. Pemerintah menilai kelompok ini seharusnya dapat beralih ke BBM nonsubsidi dan tidak perlu memanfaatkan anggaran subsidi negara.
Penentuan desil bersifat dinamis. Perubahan kondisi keluarga seperti perubahan jumlah anggota, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset, atau pemutakhiran data dapat mengubah posisi desil. Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan melalui mekanisme pemerintah daerah, misalnya lewat operator SIKS-NG di kelurahan atau desa.
Pemerintah belum menetapkan kapan pembatasan Pertalite akan diberlakukan. Purbaya menegaskan, pembahasan ini tidak berarti harga Pertalite langsung dinaikkan, melainkan penajaman kepada siapa subsidi diberikan. “Kami akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa. Kalau, misalnya, desil 10 saya setop nggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampaknya ke ekonomi. Jadi, kita akan bertahap,” kata Purbaya, dikutip Antara (12/8/2026).
Beberapa hal teknis yang masih dikaji antara lain: mekanisme verifikasi pengguna BBM di SPBU, integrasi data DTSEN dengan sistem transaksi BBM, serta potensi dampak pada sektor transportasi dan inflasi. Pemerintah juga mempertimbangkan skenario pengecualian bagi wilayah dengan keterbatasan distribusi BBM nonsubsidi.
Wacana tersebut berpotensi menimbulkan pro dan kontra. Pendukung menilai langkah ini perlu untuk efisiensi anggaran dan pemerataan subsidi. Penentang mengingatkan tantangan implementasi data, risiko kesalahan verifikasi, serta implikasi sosial-ekonomi jika kebijakan diterapkan tergesa-gesa.
Pemerintah menyatakan komitmen untuk melakukan uji coba dan evaluasi sebelum kebijakan berskala nasional diberlakukan. Langkah ini dianggap penting agar tujuan pengalihan subsidi dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
