KLIKINFOBERITA.COM,-Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memberikan penjelasan lengkap mengenai berita yang menyangkut dugaan pelanggaran di Biro Umum serta menyusun rencana untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan terbuka.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Herwan Antoni, bersama Asisten I Khairil Anwar dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rusmayadi di Gedung Gubernur Bengkulu pada hari Jumat (27/3).
Dalam penjelasan tersebut, seluruh pejabat yang terlibat telah dipanggil, mulai dari Kepala Biro hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebutkan dalam berita. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengakui atau mengetahui adanya dugaan tersebut, dan semua informasi tersebut telah dicatat dalam berita acara resmi.
Pemprov menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas ASN dan mengimbau agar tidak ada tindakan yang dapat merugikan institusi. Masyarakat serta media juga diminta untuk melaporkan melalui saluran resmi seperti BKD dan Inspektorat agar dapat ditangani dengan cara yang objektif dan bertanggung jawab.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan efisiensi guna mencapai target belanja pegawai di bawah tiga puluh persen pada tahun 2027 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah tersebut mencakup penundaan penerimaan pegawai, pembatasan mutasi, penyesuaian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), serta simulasi skenario kebijakan.
Lebih lanjut, upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan efisiensi energi, termasuk penggunaan bahan bakar minyak untuk ASN, juga didorong sebagai langkah untuk penghematan yang berkelanjutan. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal daerah, meningkatkan kinerja aparatur, dan memastikan pelayanan publik tetap optimal bagi masyarakat Bengkulu ke depan. Pemerintah juga memberikan ruang untuk evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan demi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
