KLIKINFOBERITA.COM,- Gubernur Bengkulu turut serta dalam penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Acara berlangsung di Ruang Rapat Orca, di Lantai 11 Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 Mei.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Helmi Hasan menegaskan betapa pentingnya kolaborasi antar lembaga guna menjaga keberlangsungan sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pesisir.
“Penandatanganan nota kesepakatan ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan, menghindari praktik ilegal, serta melindungi ekosistem laut yang menjadi aset utama bagi masyarakat Bengkulu,” jelas Helmi Hasan.
MoU ini mengatur tentang kerja sama teknis dan operasional dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Bengkulu. Bentuk kerjasama ini mencakup pertukaran informasi dan data, patroli bersama, pemberdayaan pengawas lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan bimbingan teknis.
Inisiatif ini dirancang agar pengawasan yang ada bisa digunakan secara optimal dan mengurangi tumpang tindih kewenangan.
Kepala DJPSDKP mengungkapkan bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk menekan praktik penangkapan ikan ilegal, jual beli ikan yang tidak sesuai ketentuan, serta aktivitas yang membahayakan habitat laut.
Diharapkan dengan adanya pengawasan terpadu ini, penegakan hukum dapat terlaksana lebih efisien dan penangkapan ikan berkelanjutan dapat terwujud.
Nelayan serta pelaku usaha perikanan di Bengkulu menyambut baik langkah ini. Mereka berharap kerja sama dalam pengawasan akan memberikan kepastian dalam berusaha, meningkatkan produktivitas, dan melindungi sumber penghidupan bagi generasi mendatang. Pemerintah provinsi juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat pesisir dalam proses pengawasan agar kebijakan yang diterapkan bersifat adil dan berkelanjutan.
Dengan nota kesepakatan ini, Bengkulu mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut. Kerja sama antara DJPSDKP dan Pemprov diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan laut.
