KLIKINFOBERITA.COM,- Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu telah memberikan persetujuan terhadap rencana peminjaman daerah sebesar Rp750 miliar dari Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Namun, mereka menetapkan syarat penting: pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 harus terus berlanjut dan dirasakan di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, menyatakan bahwa setiap daerah diharapkan mendapatkan minimal satu proyek pembangunan infrastruktur pada tahun depan. Saat ini, pihaknya masih melakukan pemantauan terhadap proyek yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah.
“Setiap kabupaten dan kota setidaknya harus mendapatkan satu proyek pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Kami masih menanti informasi lebih lanjut mengenai apakah proyek-proyek yang direncanakan sudah memasuki tahap lelang atau belum,” kata Juhaili, Rabu (4/6).
Menurut Juhaili, salah satu tantangan terbesar yang dapat menghalangi kelancaran pembangunan tahun depan adalah tunggakan pembayaran pekerjaan tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp170 miliar. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, beban utang ini berpotensi mengganggu alokasi anggaran untuk proyek-proyek baru di tahun 2026.
Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mencari solusi strategis. Rencana peminjaman Rp750 miliar dari Bank BJB dianggap sebagai langkah paling realistis saat ini. Dana tersebut tidak hanya akan digunakan untuk melunasi tunggakan Rp170 miliar, tetapi juga untuk mendanai proyek-proyek prioritas di 24 lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
“Sisa tanggungan dari tahun lalu sangat signifikan. Peminjaman ini merupakan opsi darurat yang harus didukung. Yang terpenting, pembangunan infrastruktur untuk masyarakat tidak boleh terhenti. Kami di Komisi III akan memastikan penyalurannya tepat sasaran dan transparan,” ujar Juhaili.
DPRD Provinsi Bengkulu juga meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan dokumen kelayakan peminjaman dan menginventarisasi proyek di masing-masing daerah. Dengan langkah ini, setiap kabupaten/kota dapat memperoleh manfaat yang nyata, bukan hanya Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi.
Juhaili juga menambahkan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan. “Infrastruktur yang merata adalah hak semua warga Bengkulu. Kami akan memastikan bahwa pinjaman ini tidak menjadi beban di masa depan, melainkan membantu pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Bank BJB cabang Bengkulu masih dalam proses kajian akhir terhadap proposal pinjaman yang diajukan oleh Pemprov Bengkulu. Di sisi lain, DPRD Provinsi berjanji akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan eksekutif jika proses pinjaman tidak segera terlaksana dalam dua bulan ke depan.
