KLIKINFOBERITA.COM,- Proyek pembangunan Pasar Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, menyisakan persoalan serius. Meski pekerjaan dinyatakan rampung 100 persen dan anggaran telah dicairkan seluruhnya, bangunan pasar justru tidak dapat difungsikan. Kini, kontraktor pelaksana berinisial EP resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah.
Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana penunjang pasar Tahun Anggaran 2019 yang menelan anggaran ratusan juta rupiah.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bengkulu Tengah, Michael Carlo, S.H., M.H., mewakili Kajari Sri Murni, S.H., mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan ahli konstruksi menunjukkan bangunan pasar tersebut tidak layak. Penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan sejak tahap perencanaan, penentuan lokasi hingga pelaksanaan pekerjaan.
Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut memiliki pagu anggaran Rp702.614.000 dengan nilai kontrak Rp694.339.000. Dalam dokumen pekerjaan, proyek dinyatakan selesai 100 persen pada 8 November 2019 dan pembayarannya telah dicairkan melalui dua tahap.
Namun, kondisi bangunan justru berbanding terbalik dengan laporan penyelesaian pekerjaan. Pasar yang seharusnya menjadi penunjang aktivitas ekonomi masyarakat itu hingga kini tidak dapat dimanfaatkan.
Penetapan EP bukan akhir dari penyidikan. Kejari Bengkulu Tengah masih membongkar kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proyek tersebut.
Sebanyak 35 saksi telah diperiksa, mulai dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah hingga ASN di tingkat kementerian, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan proyek.
Michael Carlo menegaskan, penyidik masih mendalami seluruh keterangan dan alat bukti. Bahkan, peluang peningkatan status saksi menjadi tersangka baru terbuka apabila bukti telah mencukupi.
“Dalam waktu dekat kami akan menentukan sikap terkait kemungkinan peningkatan status saksi menjadi tersangka. Penyidikan masih terus berjalan. Jika alat bukti mencukupi, tentu akan ada langkah hukum berikutnya,” tegas Michael.
Pemeriksaan lintas instansi dilakukan untuk menelusuri seluruh proses proyek yang menggunakan dana DAK bersumber dari APBN. Penyidik tidak hanya membidik persoalan hasil pembangunan, tetapi juga mendalami proses perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Di sisi lain, besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih menunggu hasil audit BPKP. Kejari Bengkulu Tengah telah meminta lembaga tersebut melakukan penghitungan untuk memastikan nilai kerugian negara secara resmi.
“Kerugian negara belum bisa kami sampaikan karena masih menunggu hasil audit BPKP. Setelah penghitungan selesai, barulah diketahui secara pasti berapa nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini,” jelasnya.
Penyidikan kasus ini dimulai pada Mei 2026. Setelah mengumpulkan keterangan saksi, dokumen pekerjaan dan hasil pemeriksaan fisik bangunan, penyidik menetapkan EP sebagai tersangka dan menahannya pada 17 November 2026.
EP disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menerapkan sangkaan subsidair Pasal 604 beserta ketentuan terkait.
Kini, Kejari Bengkulu Tengah masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Sementara publik menunggu dua hal penting: siapa tersangka berikutnya dan berapa sesungguhnya kerugian uang negara dalam proyek pasar yang telah dibayar lunas, tetapi tak bisa dimanfaatkan masyarakat tersebut.(Aisya)







