KLIKINFOBERITA.COM,- Mengantisipasi konflik antar-nelayan yang berpotensi meluas, Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko mengambil langkah preventif dengan menyurati Pemerintah Provinsi Bengkulu. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Mukomuko.
Upaya tersebut menyusul perselisihan antara nelayan setempat dan nelayan asal Kota Bengkulu yang diduga memasuki wilayah tangkap nelayan Mukomuko. Persoalan ini menjadi perhatian karena aktivitas nelayan dari luar daerah tersebut disebut menggunakan alat tangkap trawl yang dikhawatirkan mengganggu kegiatan penangkapan ikan nelayan lokal.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Rahmad Hidayat, S.Pi., M.Si., mengatakan pihaknya tengah menyiapkan surat resmi untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi. Melalui langkah tersebut, ia berharap pengawasan di wilayah perairan Mukomuko dapat diperketat guna mencegah terulangnya perselisihan serupa.
“Suratnya akan kita sampaikan ke provinsi. Kita harapkan ada pengawasan terhadap aktivitas nelayan, sehingga nelayan dari daerah lain tidak masuk ke wilayah tangkap nelayan Mukomuko,” ujarnya.
Menurut Rahmad, masuknya nelayan dari luar daerah ke wilayah tangkap nelayan setempat berpotensi memicu ketegangan apabila tidak ditangani secara serius. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pihak terkait agar aktivitas penangkapan ikan berjalan tertib sesuai ketentuan.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu hubungan antarnelayan sekaligus menimbulkan kerugian bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan penghasilan dari hasil laut.
Selain persoalan wilayah tangkap, penggunaan alat tangkap trawl juga menjadi sorotan. Pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap perlu dilakukan untuk memastikan kegiatan perikanan berlangsung sesuai aturan serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Dinas Perikanan Mukomuko berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu segera memberikan perhatian dan mengambil langkah konkret dalam mengawasi aktivitas nelayan di wilayah perairan tersebut. Pengawasan yang konsisten dinilai penting agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini, tanpa harus menunggu munculnya perselisihan di lapangan.
Rahmad menegaskan, kejadian serupa jangan sampai kembali terulang, apalagi berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan penangkapan ikan dan koordinasi antarpihak menjadi kunci untuk menciptakan situasi yang aman serta kondusif bagi seluruh nelayan.
“Kita berharap kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Pengawasan perlu dilakukan agar aktivitas nelayan tetap tertib dan tidak menimbulkan gesekan antarnelayan,” tegasnya.
Melalui penyampaian surat kepada pemerintah provinsi, Dinas Perikanan Mukomuko berharap pengawasan di wilayah perairan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban aktivitas penangkapan ikan tetap terjaga, hubungan antarnelayan semakin kondusif, serta usaha perikanan masyarakat Mukomuko dapat berlangsung tanpa gangguan.
