KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggelar rapat evaluasi kinerja perangkat daerah untuk Triwulan II Tahun 2026. Rapat yang dipimpin Bupati H. Zurdi Nata, S.IP berlangsung di Aula Command Center Pemkab Kepahiang, Selasa (14/7/2026). Agenda utama rapat adalah percepatan realisasi program prioritas dan penuntasan temuan pemeriksaan BPK.
Bupati Zurdi membuka pertemuan dengan mengingatkan kepala perangkat daerah agar mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan. Menurutnya, memasuki awal Triwulan III masih terdapat sejumlah program prioritas yang realisasinya belum menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga dikhawatirkan dikerjakan tergesa-gesa pada akhir tahun anggaran.
“Kita sudah memasuki awal Triwulan III, sementara masih banyak program yang belum berjalan. Jangan sampai seluruh pekerjaan justru dikebut pada akhir tahun anggaran. Jika dikerjakan terburu-buru, tentu akan berdampak pada kualitas hasil pembangunan,” tegas Zurdi.
Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian antara lain revitalisasi Taman Santoso, revitalisasi Masjid Agung Baitul Hikmah, serta pembangunan sejumlah fasilitas kesehatan untuk meningkatkan layanan masyarakat. Bupati meminta setiap kepala dinas menyusun langkah konkret untuk mempercepat realisasi kegiatan tanpa mengorbankan kualitas.
Selain pembahasan program, rapat juga menyoroti tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Zurdi mengingatkan batas waktu 60 hari yang diberikan BPK RI untuk menindaklanjuti temuan akan berakhir pada awal Agustus 2026. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta segera menyelesaikan kewajiban administrasi dan teknis terkait temuan pemeriksaan.
“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti LHP ini. Kepada Inspektorat Kabupaten juga saya minta terus aktif melakukan penagihan kepada pihak-pihak yang memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Kejar terus sampai tuntas,” ujar Bupati.
Menutup rapat, Zurdi menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan program pembangunan sesuai target. Ia berharap evaluasi berkala menjadi momentum meningkatkan disiplin pelaksanaan program, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang profesional.
