KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Kabupaten Kaur menekankan komitmennya untuk mengubah nota kesepahaman dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi program yang dapat dilaksanakan. MoU yang ditandatangani pada hari Selasa (9/6/2026) di ruang kerja Bupati memberikan kesempatan untuk memperluas layanan perbankan syariah, namun Bupati Gusril Pausi meminta agar perhatian utama difokuskan pada dua aspek: pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Jangan hanya untuk seremoni saja. Kami memerlukan tindakan konkret—dukungan pembiayaan untuk UMKM, program inklusi keuangan di desa, dan penguatan sertifikasi guru yang cepat terlaksana,” kata Gusril setelah penandatanganan.
Dukungan BSI terhadap sertifikasi guru telah menjadi langkah awal perjanjian kerjasama. Adi Putro Maryono, Area Branch Manager BSI Bengkulu, menyatakan bahwa bank siap untuk memperluas program ke dalam pembiayaan mikro syariah, digitalisasi pembayaran daerah, dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil.
“Di samping mendukung sertifikasi guru, kami juga menyediakan skema pembiayaan mikro, pelatihan digitalisasi untuk UMKM, dan layanan perbankan digital yang mudah diakses oleh masyarakat desa,” tambah Adi.
Peluang konkret yang bisa segera direalisasikan antara lain:
Pembiayaan mikro syariah untuk UMKM dengan bunga/nisbah yang bersaing.
Program inklusi keuangan: pembukaan rekening tanpa biaya di daerah yang kurang berkembang.
Digitalisasi kas daerah: penyatuan sistem pembayaran pajak dan retribusi melalui BSI.
Pendampingan usaha serta pelatihan literasi keuangan untuk pelaku ekonomi lokal.
Skema beasiswa atau dana bantuan bagi guru yang menyelesaikan sertifikasi.
Bupati Gusril juga menekankan pentingnya indikator keberhasilan: jumlah UMKM yang mendapatkan sertifikasi/pendanaan, persentase guru yang tersertifikasi, dan peningkatan akses layanan perbankan di desa. “Jika hasilnya jelas, kami siap untuk membuka peluang kerjasama yang lebih luas termasuk memfasilitasi perluasan kantor layanan BSI di lokasi-lokasi strategis,” ujarnya.
Kepala Dinas terkait menyatakan bahwa mereka akan merencanakan sebuah rencana aksi bersama BSI dalam waktu 30 hari ke depan, yang mencakup target kualitatif dan kuantitatif serta mekanisme pengawasan pelaksanaan program. Dengan demikian, MoU ini tidak hanya tinggal di atas kertas tapi dapat menjadi alat untuk menciptakan perubahan sosial dan ekonomi di Kabupaten Kaur.
