KLIKINFOBERITA.COM,-Pemerintah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sosialisasi Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Bengkulu. Acara yang berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Ir. H. Mian, bupati/wali kota atau wakilnya, Dirlantas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno, S. Sos. , M. H. , Kepala Kanwil Jasa Raharja Bengkulu Fitri Agustina, S. Kom. , MBA. , serta pejabat dari OPD terkait.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu H. Hadianto, S. E. , M. M. , M. Si. , dalam laporannya menekankan potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan yang cukup besar. “Masih banyak sekali kesempatan untuk mendorong masyarakat agar taat dalam membayar pajak. Kami memerlukan kerjasama lintas sektor dan inovasi dalam kebijakan agar pendapatan daerah bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Fitri Agustina menambahkan bahwa Jasa Raharja berperan dalam melindungi korban kecelakaan lalu lintas. “Kami berkomitmen memberikan santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat,” katanya.
Kombes Pol Sudarno menjamin dukungan penuh dari pihak kepolisian untuk program pemutihan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang direncanakan akan dilaksanakan dari 1 Mei hingga Agustus 2026. “Kami siap untuk turut mengamankan dan melakukan sosialisasi agar program ini tepat pada sasarannya,” ujarnya.
Wakil Gubernur Mian menekankan pentingnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jangan hanya bergantung pada transfer dari pusat. Optimalisasi pajak kendaraan adalah kunci untuk mencapai kemandirian fiskal. Ini adalah tanggung jawab kita semua,” pintanya.
Program pemutihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, sekaligus mendorong PAD yang berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antarinstansi guna pengelolaan pendapatan yang lebih efisien dan kompetitif.
