KLIKINFOBERITA.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Benteng tahun 2025 menjadi peraturan daerah (Perda). Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin, 25 November 2024, dipimpin oleh Ketua DPRD Benteng, Fepi Suheri.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Benteng menyatakan persetujuannya terhadap penetapan Raperda APBD 2025. Penjabat (Pj) Bupati Benteng, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., yang turut hadir dalam agenda tersebut, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama DPRD dalam menyelesaikan pembahasan APBD secara tepat waktu.
“Alhamdulillah nota kesepakatan RAPBD 2025 telah ditandatangani. Selanjutnya kami akan menjalani proses evaluasi di tingkat provinsi,” ujar Heriyandi.
Peningkatan signifikan terlihat dalam APBD Kabupaten Benteng tahun 2025, yang ditetapkan sebesar Rp 950 miliar. Angka ini naik dari APBD tahun 2024 yang sebesar Rp 831 miliar. Sebagian besar peningkatan besar ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari Pemerintah Pusat.
“Ini adalah pencapaian yang patut kita syukuri. Dengan pencapaian ini, kita memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Heriyandi.
Meski demikian, Heriyandi belum membeberkan secara rinci program-program unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Ia menyebut bahwa penghapusan akan melakukan penyelarasan dengan kebijakan dan prioritas dari Pemerintah Pusat.
“Program prioritas akan diumumkan setelah proses penyelarasan selesai. Tentunya akan ada berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pemberian bantuan, pelatihan, serta pengembangan infrastruktur,” tutup Heriyandi.
Dengan disahkannya APBD 2025, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Proses evaluasi di tingkat provinsi akan menjadi langkah selanjutnya sebelum penerapan anggaran dilakukan.