KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Kabupaten Kaur memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan akselerasi transformasi pemerintahan digital melalui partisipasi dalam Pelatihan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) yang digelar di Telkom University, Bandung, 1–4 Juli 2026.
Kegiatan yang diikuti oleh tim dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Kaur ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang kebijakan nasional SPBE serta mekanisme evaluasi pemerintah digital yang terbaru. Narasumber utama, Abdullah Fajar, memaparkan arah pembangunan pemerintahan digital berdasarkan sejumlah regulasi nasional, antara lain Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, serta Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital.
Pembaruan evaluasi juga mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026.”SPBE dan AI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” kata Kepala Diskominfostaper Kabupaten Kaur, Alex Septizon. Ia menambahkan pelatihan ini menjadi investasi strategis untuk meningkatkan kapasitas tim Media Center Kaur agar lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Materi pelatihan mencakup implementasi layanan digital dalam kerangka G2G (Government to Government), G2B (Government to Business), dan G2C (Government to Citizen). Layanan yang dibahas meliputi e-Office, e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, e-Procurement, e-Perizinan, e-Pengaduan, e-Kesehatan, dan e-Pendidikan, dengan penekanan pada integrasi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur.
Selain penguatan teknis SPBE, peserta mendapat materi pemanfaatan AI untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi, analisis data, perumusan kebijakan, dan pelayanan publik. Penerapan teknologi ini diharapkan mempercepat integrasi data antarinstansi dalam kerangka Satu Data Indonesia sehingga kebijakan dapat dibuat lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti.
Melalui langkah ini, Pemkab Kaur menegaskan komitmen mempercepat transformasi digital birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun pemerintahan yang lebih akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
