KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membahas usulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Anggaran Tahun 2026. Rapat audiensi dan koordinasi yang dilakukan secara daring bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan berlangsung di Ruang Sekda pada Selasa pagi (2/6/2026), menggunakan platform Zoom Meeting.
Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah, S. STP, MM, menyampaikan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk menyatukan pandangan serta menerima arahan resmi dari pemerintah pusat mengenai kebijakan TPP. “Hari ini kami berbincang langsung dengan pihak DJPK Kementerian Keuangan untuk membahas usulan TPP di Kabupaten Bengkulu Utara. Kita mendengar penjelasan mengenai berbagai kebijakan dari pusat yang dapat mempengaruhi hal ini,” ujar Sekda setelah pertemuan.
Dari konsultasi yang dilakukan, pihak Kemenkeu menyatakan akan segera mengeluarkan surat pertimbangan resmi. Namun, Fitriyansyah menekankan bahwa proses ini akan melalui langkah-langkah di internal kementerian sebelum dikirimkan ke pemerintah daerah. “Mereka harus melaporkan hasil konsultasi ini kepada Pak Direktur. Setelah itu ditandatangani dan baru akan dikirim ke daerah. Oleh karena itu, kami menanti penyelesaian administrasi tersebut,” tambahnya.
Agar informasi yang disampaikan tepat dan menyeluruh, rapat konsultasi ini dihadiri oleh pejabat internal Pemkab Bengkulu Utara secara kompak. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memberikan gambaran mendetail tentang kondisi di lapangan, khususnya mengenai kebutuhan tenaga medis serta organisasi perangkat daerah lainnya.
Menutup pernyataannya, Sekda Bengkulu Utara berharap agar seluruh tim anggaran daerah senantiasa aktif mendukung proses ini dan menjaga komunikasi yang baik dengan kementerian terkait.
Rapat tersebut dihadiri oleh tim anggaran daerah bersama wakil dari berbagai sektor di Pemkab Bengkulu Utara. Kehadiran beragam pihak ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan valid dan mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, termasuk kebutuhan tenaga medis dan organisasi perangkat daerah lain yang menjadi prioritas dalam alokasi TPP.
Fitriyansyah menekankan betapa pentingnya kolaborasi internal antara OPD dan tim anggaran daerah agar proses pengajuan dapat berjalan dengan baik. Ia mengharapkan agar pihak terkait dapat terus aktif mengawasi perkembangan administrasi dan melakukan komunikasi yang intens dengan pihak kementerian sampai rekomendasi resmi diterima.
Langkah konsultasi ini dianggap penting oleh Pemkab Bengkulu Utara untuk memperkuat pondasi penganggaran serta meningkatkan peluang untuk mendapatkan alokasi TPP yang sesuai dengan kebutuhan tenaga ASN. Jika rekomendasi dari Kemenkeu keluar sesuai dengan yang diharapkan, daerah dapat segera menyiapkan langkah-langkah teknis selanjutnya agar manfaat TPP bisa segera dirasakan oleh ASN di Kabupaten Bengkulu Utara.
