KLIKINFOBERITA.COM,-Lima anggota Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), pada Jumat 28 November 2025 kemarin, tidak menghadiri rapat Paripurna pengesahkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Diungkapkan April Yones, Ketua DPRD Seluma sekaligus Pemimpin Rapat Paripurna dan anggota Fraksi PPP. Ia mengatakan, ketidak hadiran 5 anggota DPRD Seluma dari fraksi PPP ini karena hampir keseluruhannya sedang sakit.
“Lima anggota fraksi PPP yang tidak hadir rapat paripurna RAPBD 2026 ini hampir semuanya sakit, tidak ada alasan lain. Yang terpenting disini ada saya selaku anggota fraski PPP yang mewakili penyampaian persetujuan ini,” kata April Yones.
Dijelaskan April Yones, dalam pengesahan RAPBD 2026 menjadi Perda, seluruh delapan fraksi termasuk fraksi PPP setuju dan tidak ada persoalan.
“Alhamdulillah seluruh delapan fraksi setuju untuk RAPBD 2026 disahkan menjadi Perda. Termasuk kita dari fraksi PPP juga setuju. Tidak ada lagi persoalan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Seluma, Hendri Satrio mengatakan, dengan ditetapkannya RAPBD 2026 menjadi Perda ini ia berharap kedepannya Kabupaten Seluma dapat lebih baik lagi. Baik itu dari sektor Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Masyarakat dan lainnya.
“Kita harapkan dengan telah disetujuinya RAPBD 2026 menjadi Perda, kedepannya Kabupaten Seluma dapat lebih baik lagi. Kalau ada yang menyebutkan bahwa porsi pembangunan tidak merata, menurut kami dari fraksi PAN itu terlalu berlebihan, karena faktanya setiap dapil kebagian pembangunan, walau pun memang belum banyak, tetapi ini kan berproses”
“Bapak Bupati sangat bijak dalam membagi pos kegiatan, ada sebagian dapil yang banyak dapat pembangunan dari APBD Provinsi, ada yang dari dana inpres dan lain-lain. Artinya pembangunan sangat diupayakan untuk merata. Kalaupun ada yang belum tersentuh, kita kan masih ada waktu beberapa tahun lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, diketahui pengesahkan RAPBD tahun anggaran 2026 menjadi Perda, disepakati untuk total belanja daerah dalam APBD 2026 sebesar Rp 996.098.653.665, hal ini berkurang dari usulan sebelumnya sebesarRp 1,03 triliun lebih.
Lalu, untuk pendapatan daerah sebesar Rp 979.495.202.611, bersumber dari pendapatan transfer pemerintah Pusat Rp890.402.682.000, kemudian pendapatan transfer antar daerah Rp 28.482.466.327, lalu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Rp15.937.920.000.
Sedangkan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 44.672.134.284, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 30.469.694.210, kemudian Retribusi Daerah Rp1.437.244.335, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 1.555.817.895 dan Lain-lain PAD yang sah Rp11.209.377.844.
Total pendapatan daerah sebesar Rp 979.495.202.611 ini, dan pemerintah daerah merencanakan belanja daerah pada tahun 2026 sebesar Rp996.098.653.665, masih terjadi defisit anggaran sebesar Rp16.603.451.054 atau 1,6 persen.
“Semua fraksi sudah setuju. Dan kemudian persetujuan ini nantinya akan kita sampaikan ke Gubenur,” kata PLH Sekwan Seluma.
