KLIKINFOBERITA.COM,- Sebanyak 143 pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (IUP MBLB) hadir dalam sosialisasi pembinaan dan pengawasan yang digelar Pemerintah Provinsi Bengkulu, Selasa (14/7), di Aula Merah Putih Kantor Gubernur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kepatuhan pelaku usaha, mendorong sinergi sektor pertambangan, dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat dukungan terhadap program unggulan Pemprov, “Bantu Rakyat”.
Gubernur Bengkulu Mian menyatakan, kekayaan sumber daya alam harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pemegang IUP untuk berkolaborasi mendukung program sosial pemerintah dan menyisihkan sebagian hasil usaha bagi kepentingan publik.
“Konsep Pak Gubernur melalui program Bantu Rakyat adalah menjadikan kita satu keluarga besar di Provinsi Bengkulu yang bersama-sama berbagi manfaat dari hasil bumi yang kita kelola untuk membantu masyarakat. Alhamdulillah, saat ini sudah ada beberapa pemegang IUP yang menyisihkan sebagian pendapatannya melalui Baznas Provinsi Bengkulu,” ujar Mian.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, mengatakan sosialisasi ini merupakan upaya memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor MBLB terhadap pembangunan daerah. Menurut Rico, peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan retribusi daerah akan membantu optimalisasi PAD dan mendukung keberhasilan program Bantu Rakyat.
“Melalui sosialisasi ini kami ingin membangun komitmen bersama agar para pemegang IUP semakin taat terhadap kewajiban perpajakan daerah. Dengan demikian, kontribusi sektor pertambangan dapat disinergikan untuk mendukung program Bantu Rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” kata Rico.
Kegiatan diisi dengan paparan regulasi, mekanisme pengawasan, dan penghitungan kontribusi pajak serta retribusi daerah untuk sektor MBLB. Peserta juga diberi kesempatan tanya jawab untuk menyelesaikan kendala operasional dan adminstratif yang sering dijumpai pelaku usaha.
Dengan hadirnya 143 pemegang IUP, Pemprov berharap terbentuknya komitmen kolektif yang mendorong transparansi operasional, kepatuhan fiskal, dan partisipasi nyata perusahaan tambang dalam program kemanusiaan serta pembangunan daerah.
