KLIKINFOBERITA.COM,- Perselisihan di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Bengkulu semakin intens. Ketua DPC PPP Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) untuk posisi ketua dan sekretaris.
Penolakan tersebut disampaikan oleh Fepi lewat rilis resmi dari DPC PPP Bengkulu Tengah. Dia mempertanyakan alasan di balik keputusan DPP yang menganggapnya tidak mampu melaksanakan tugasnya. “Ke mana letak ketidakmampuan kami? Kami justru berhasil menempatkan empat anggota PPP di DPRD, termasuk kursi Ketua DPRD,” kata Fepi pada hari Kamis (9/4/2026).
Fepi juga membantah tuduhan mengenai pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). “Silakan tunjukkan pelanggaran yang nyata dari kami,” tantangnya dengan tegas.
Saat ini, DPC masih belum menerima SK fisik secara resmi. Fepi hanya mengetahui adanya SK tersebut melalui media sosial. “Kami mendapat informasi tentang Plt dari media sosial, bukan melalui mekanisme organisasi yang benar,” jelasnya.
Dia juga mengangkat isu mengenai adanya dualisme kepemimpinan di pusat PPP. Fepi menegaskan bahwa mereka hanya akan mengikuti kepengurusan yang diakui oleh Kemenkumham. “Kami menolak keputusan yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen resmi,” ujarnya.
Mengenai alasan tidak berpartisipasi dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) versi Plt, Fepi menjelaskan, “Kami mematuhi AD/ART dan tidak ingin mendukung pihak yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan. ”
Perselisihan ini berpotensi untuk terus berlanjut, di tengah tarik-ulur legitimasi antara daerah dan pusat PPP.
