Daftar Gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa selama Menkeu: Setahun Menjabat, Kini Resmi Dicopot

oleh -10 Dilihat
oleh
Momen Bersejarah: Purbaya Yudhi Sadewa Resmi Serahkan Jabatan Menkeu kepada Suahasil Nazara, Selasa (15/9/2026). Setahun memimpin, sejumlah gebrakan fiskal pro-growth menjadi warisan penting bagi perekonomian Indonesia.-Foto : Istimewa/klikinfoberita.com

KLIKINFOBERITA.COM,-Kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan resmi berakhir setelah jabatan Menteri Keuangan diserahterimakan kepada Suahasil Nazara. Prosesi serah terima jabatan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (15/9/2026) pukul 10.30 WIB di Aula Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan.

Selama setahun mengemban amanah, Purbaya meninggalkan sejumlah rekam jejak kebijakan fiskal yang cukup mewarnai panggung ekonomi nasional. Mulai dari dorongan likuiditas sektor riil, penataan penerimaan negara, hingga restrukturisasi utang Kereta Cepat Whoosh, berikut rangkaian gebrakan yang menjadi ciri khas kepemimpinan Purbaya.

Pertama, memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN. Kebijakan ini menjadi langkah pertama sekaligus paling kontroversial yang diambil Purbaya. Tak lama setelah menjabat, ia memindahkan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia ke bank-bank BUMN. Tujuannya, menambah likuiditas perbankan agar kredit mengalir lebih deras ke sektor riil, sehingga konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dapat terdorong. Kebijakan ini kemudian menjadi ciri khas pendekatan Purbaya yang lebih pro-growth dan agresif dibandingkan pendekatan fiskal konservatif sebelumnya. Bahkan, pada Agustus 2026, pemerintah memutuskan memperpanjang penempatan dana tersebut hingga Juli 2027.

Kedua, mengejar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen. Purbaya tidak puas dengan target resmi pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen. Ia secara terbuka memasang target ekonomi Indonesia mendekati 6 persen, bahkan menyatakan siap bertanggung jawab jika target tersebut gagal dicapai. Pernyataan ini menjadi semacam “kontrak politik-ekonomi” Purbaya dengan publik. Ia bahkan pernah mengatakan, jika dalam enam bulan ekonomi tidak bergerak ke arah yang benar, publik berhak mengkritiknya.

Ketiga, mengubah paradigma APBN. Purbaya berulang kali menegaskan bahwa kebijakan fiskalnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, bukan sekadar menjaga defisit dan stabilitas fiskal. Kementerian Keuangan pada Februari 2026 menyebut kebijakan fiskal pro-growth yang ditempuh sejak paruh kedua 2025 berhasil membalikkan arah perekonomian. Pendekatan ini menjadi perbedaan paling mencolok dibandingkan era Sri Mulyani yang lebih menekankan kehati-hatian fiskal.

Keempat, menekan biaya dana perbankan. Purbaya juga mendorong lembaga-lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki dana besar untuk menempatkan dana dengan tingkat bunga lebih rendah. Targetnya, menurunkan cost of fund bank sehingga bank memiliki ruang lebih besar memberikan kredit dengan bunga lebih murah.

Kelima, memperpanjang amunisi Rp200 triliun. Pada Agustus 2026, Purbaya memutuskan memperpanjang penempatan dana hingga Juli 2027. Pemerintah juga meningkatkan total dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank BUMN hingga mendekati Rp400 triliun.

Keenam, berani menghadapi kritik investor dan lembaga rating. Kebijakan Purbaya mendapat perhatian dari investor internasional. Fitch menurunkan outlook Indonesia menjadi negative. Namun, Purbaya tetap mempertahankan pendekatannya. Reuters bahkan menyebutnya sebagai “cowboy finance minister” karena gaya komunikasinya yang blak-blakan dan pendekatannya yang tidak konvensional.

Ketujuh, mengambil sikap keras soal pajak. Purbaya menilai pemerintah tidak perlu terburu-buru menaikkan tarif pajak ketika ekonomi belum tumbuh kuat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus didorong terlebih dahulu, baru kemudian basis penerimaan negara ikut membesar.

Kedelapan, menyusun ulang strategi pembiayaan proyek Whoosh. Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya mengumumkan pengalihan pengendalian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada entitas pemerintah, dengan opsi INA atau PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pemegang kendali 60 persen. Pemerintah juga harus menangani utang proyek tersebut, termasuk pinjaman sekitar USD4,5 miliar dari China Development Bank.

Sejumlah gebrakan ini menjadi catatan penting atas perjalanan Purbaya selama memimpin Kementerian Keuangan. Kini, tugas besar tersebut resmi beralih ke pundak Suahasil Nazara.

Alaku

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.