KLIKINFOBERITA.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Bengkulu Utara ini dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD serta dihadiri unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan jajaran anggota dewan, Senin (31/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkulu Utara menegaskan bahwa fokus utama pembangunan daerah saat ini diarahkan pada upaya pengurangan beban kebutuhan masyarakat melalui perbaikan sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur jalan dan jembatan. Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi APBD yang mengalami defisit, sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan strategi khusus agar program yang dijalankan tetap tepat sasaran dan berdampak nyata bagi warga.
“Menghadapi kondisi APBD yang mengalami defisit, pemerintah daerah menyiapkan strategi dengan memfokuskan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, mengingat luasnya wilayah Bengkulu Utara yang tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata,” ujar Bupati dalam paparannya. Pernyataan itu menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci agar target pembangunan 2027 dapat tercapai meski dalam keterbatasan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengakui adanya tekanan fiskal yang memaksa dilakukan penyesuaian dalam perencanaan anggaran. Defisit APBD menuntut langkah-langkah konkret, antara lain penguatan basis pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga kualitas pelayanan publik dengan memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Bupati menekankan bahwa luasnya wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan swasta, diperlukan untuk menutupi celah pendanaan. Program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur perdesaan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan perbaikan akses pendidikan menjadi prioritas dalam Raperda Perubahan APBD 2027.
Sejumlah fraksi di DPRD Bengkulu Utara dalam pandangan umumnya menyoroti pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Mereka mendorong agar alokasi dana benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan yang menjadi tulang punggung peningkatan kualitas hidup warga.
Fraksi juga meminta pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam melaporkan realisasi anggaran, termasuk mekanisme pengawasan internal yang ketat. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga dan tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2027 yang diharapkan dapat disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif. Dengan semangat sinergi, DPRD dan Pemkab Bengkulu Utara optimistis mampu merumuskan anggaran yang tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.
