KLIKINFOBERITA.COM,- Negara-negara anggota BRICS semakin mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Menurut laporan terbaru, sekitar 65% transaksi perdagangan antaranggota kini dilakukan menggunakan mata uang lokal, sementara penggunaan dolar menyusut menjadi sekitar 35%.
Direktur Pranan Consulting, Pradip Dhir, mengatakan dalam laporan yang dikutip Watcher Guru dari EuroSchool India bahwa pergeseran ini mencerminkan percepatan agenda dedolarisasi yang mulai intens sejak 2022. “Aliansi BRICS telah menggunakan dolar AS hanya untuk 35% perdagangan lintas batas, sementara 65% transaksi lainnya dilakukan menggunakan mata uang lokal,” ujarnya.
Perubahan pola pembayaran ini terutama ditandai oleh peningkatan penggunaan yuan dan rubel dalam perdagangan bilateral antara China dan Rusia. Kedua negara diketahui rutin menyelesaikan transaksi energi dan komoditas dalam mata uang lokal sejak dua tahun terakhir. Langkah serupa juga terjadi pada India, yang menggunakan campuran rupee, rubel, dan dirham dalam sejumlah transaksi dengan mitra BRICS.
Iran, meski bukan anggota penuh BRICS hingga awal 2026, semakin mengandalkan yuan China untuk menyiasati sanksi ekonomi dari AS. Sementara itu, kehadiran Arab Saudi sebagai anggota BRICS juga mendorong perluasan penggunaan yuan dalam transaksi minyak, sejalan dengan upaya Beijing memperluas peran mata uangnya dalam perdagangan internasional.
Sejak 2024, Beijing aktif menyusun kesepakatan perdagangan berbasis mata uang lokal. Langkah ini dinilai memperkuat posisi mata uang anggota BRICS sekaligus mengurangi kebutuhan menggunakan dolar AS. Dengan bertambahnya transaksi yang diselesaikan menggunakan yuan, rubel, rupee, dan mata uang lokal lainnya, aliansi ini berupaya membangun alternatif mekanisme pembayaran lintas batas yang lebih beragam.
Pendukung dedolarisasi menilai pergeseran ini menguntungkan karena mengurangi paparan terhadap fluktuasi dolar AS dan risiko ketergantungan pada sistem keuangan yang didominasi mata uang tersebut. Penggunaan mata uang lokal juga dapat menekan biaya transaksi ekspor-impor jika sistem penyelesaian dan likuiditas mata uang domestik memadai.
Meski demikian, agenda ini menghadapi tantangan signifikan. Faktor geopolitik disebut menjadi penghambat utama, terutama setelah kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS. Ancaman kebijakan proteksionis, termasuk kemungkinan pengenaan tarif atau langkah ekonomi lain terhadap negara-negara yang mendorong pengurangan penggunaan dolar, membuat beberapa anggota BRICS mengambil langkah hati-hati.
Secara keseluruhan, walau tidak tanpa hambatan, tren dedolarisasi dalam BRICS menunjukkan perkembangan nyata. Transisi menuju sistem pembayaran yang lebih beragam tetap berlangsung, meski kecepatannya dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi global.
