KLIKINFOBERITA.COM,- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama II Bengkulu secara resmi menyelenggarakan pelatihan intensif untuk meningkatkan pemahaman perpajakan bagi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu serta 15 Sekolah Dasar negeri di daerah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (11/6/2026) di Aula Raflesia Lantai II, KPP Pratama II, Jalan Soekarno Hatta. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pelaporan pajak di sektor pendidikan, sambil menjawab tantangan digitalisasi administrasi negara.
Acara ini menghadirkan seorang ahli, Taufik Wibisono, yang memiliki pengalaman luas dalam dunia perpajakan dan menyampaikan materi dengan cara yang jelas, aplikatif, dan mudah dimengerti oleh peserta awam. Dalam presentasinya, ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2026, semua prosedur administrasi perpajakan untuk lembaga pemerintah sudah sepenuhnya terintegrasi dengan sistem CORETAX platform digital terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak yang menggantikan metode manual yang lama.
“Tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan kesalahan dalam kode billing, keterlambatan pelaporan SPT Masa, atau ketidaksesuaian bukti potong. Semuanya harus dilakukan melalui CORETAX. Para bendahara sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pencatat keuangan, tetapi juga sebagai operator digital yang harus memahami teknologi,” ujar Taufik di depan puluhan peserta dari berbagai SD negeri.
Para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga langsung mempraktikkan cara mengakses dashboard CORETAX dengan menggunakan kasus nyata: mulai dari pemotongan PPh Pasal 21 untuk honorarium guru honorer, hingga pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Simulasi interaktif ini memberikan kepercayaan diri kepada para bendahara untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa khawatir melakukan kesalahan input atau terlambat dalam pelaporan.
Kepala Disdikbud Kota Bengkulu yang hadir mewakili instansinya memberikan penghargaan besar terhadap inisiatif KPP Pratama II Bengkulu. Ia mengakui bahwa selama ini, banyak temuan audit dari BPK mengenai pengelolaan keuangan sekolah disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas lapangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
“Kami memiliki puluhan SD dengan banyak transaksi setiap hari. Tanpa bimbingan seperti ini, risiko kesalahan administratif menjadi sangat besar. Kini, dengan adanya kerja sama dengan KPP dan narasumber yang berpengalaman, kami sangat optimis dapat mencapai nol denda, nol temuan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara,” tuturnya.
KPP Pratama II Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengadakan program edukasi serupa di masa mendatang, terutama untuk institusi pendidikan yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan menjadi wajib pajak potensial. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab mendalam dan dukungan teknis langsung untuk bendahara yang mengalami masalah saat login atau lupa kata sandi CORETAX.
Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir: dari “wajib pajak pasif” menjadi “wajib pajak aktif-digital”. Selain terhindar dari sanksi administratif, pihak pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan negara melalui sistem CORETAX yang terintegrasi, real-time, dan transparan. Ini merupakan langkah nyata dalam reformasi birokrasi fiskal yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat demi terciptanya pengelolaan keuangan negara yang bersih, efisien, dan adil.
