KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menyelenggarakan pelatihan penguatan kapasitas media sosial, pada Kamis (4/6) di Aula Merah Putih di Kantor Gubernur Bengkulu. Acara ini bertema “Peningkatan Kapasitas Media Sosial Masyarakat di Provinsi Bengkulu” diikuti oleh pengelola akun media sosial dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Nelly Alesha, Kepala Diskominfotik Provinsi Bengkulu, menyatakan bahwa media sosial menjadi platform penting untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. “Penting untuk memperkuat pengelola media sosial agar mereka dapat menciptakan konten yang informatif, kreatif, dan berkualitas,” ujarnya. Nelly menambahkan bahwa akun pemerintah bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga program, kebijakan, dan hasil pembangunan dapat lebih dikenal luas.
Pelatihan ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu produksi konten untuk media sosial, peningkatan keterampilan dalam mengelola website dan menulis rilis berita, serta penguatan manajemen dan administrasi media sosial di tingkat OPD. Materi pelatihan mencakup teori, praktik pembuatan konten, dan studi kasus dalam menangani isu-isu publik.
Acara ini dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu untuk Perekonomian dan Pembangunan, RA Denni, yang mewakili Gubernur Bengkulu. Dalam sambutannya, Denni menekankan pentingnya publikasi yang efektif. “Masih banyak program pembangunan yang belum diketahui luas karena kurangnya publikasi. Media sosial harus dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan dengan lebih cepat,” katanya.
Narasumber utama dalam acara ini mencakup para ahli komunikasi dan pengelola konten digital. Salah satu pembicara, Ferry Sandria, bersama Staf Anggota DPD/MPR RI Destita Khairilisani, menyampaikan cara pengelolaan media sosial, teknik memperkuat konten digital, serta prinsip komunikasi publik dalam konteks digital saat ini.
Diskominfotik berharap pelatihan ini dapat meningkatkan standar informasi yang diberikan oleh OPD serta memperbaiki reaksi pemerintah terhadap isu-isu publik. Para peserta diharapkan dapat menerapkan materi dari pelatihan untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan jangkauan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
